Oleh Gusti Ayu Cindy Permata Sari, Nama kerap dipercaya merupakan doa bagi seseorang. Akhir-akhir ini, kerap beredar di media sosial, nama seorang anak yang terlampau tidak umum dan dapat dikatakan unik. Nama pun menjadi aspek penting dalam dokumen penting seperti nantinya untuk penyematannya di tanda pengenal, ijazah, surat izin mengemudi, yang kerap menjadi pertanyaan, bagaimana sebetulnya prosedur untuk mengganti nama dengan tujuan mengubah nama keseluruhan bukan yang diakibatkan salah ketik pada dokumen kependudukan? Lalu apa konsekuensi hukum yang timbul atas penggantian nama keseluruhan tersebut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI nama merupakan kata untuk menyebut atau memanggil orang tempat, barang, binatang, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian nama merupakan hal yang penting untuk memanggil orang, menyebut nama tempat, barang, binatang dan lain sebagainya. Dengan pentingnya nama tersebut Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan untuk mencatatkan setiap peristiwa penting dalam setiap urusan baik itu mengenai pencatatan nama, perubahan nama baik pengurangan maupun penambahan nama, yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 “UU 23/2006” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “UU 24/2013. Dalam Pasal 52 UU/23/2006 yang berbunyi 1 Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. 2 Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. 3 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Untuk melakukan perubahan nama pada prosedur pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan penetapan penggantian nama ke pengadilan negeri setempat dengan mencantumkan alasan-alasan yang logis dan jelas tujuan melakukan perubahan nama. Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan yang dapat diajukan untuk melakukan perubahan nama. Namun terdapat alasan-alasan yang biasanya digunakan sebagai dasar permohonan penetapan penggantian nama, antara lain sebagai berikut 1. merasa malu;2. namanya identik dengan agama yang tidak dianutnya;3. namanya memiliki arti yang buruk;4. namanya berbau politik;5. ingin menambahkan nama belakang suami;6. sering sakit-sakitan. Mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan perubahan nama di pengadilan negeri adalah sebagai berikut1. Surat Permohonan, bermaterai cukup;2. Foto copy KTP;3. Foto copy KK;4. Foto copy Akta Nikah jika sudah menikah;5. Foto copy Ijazah jika ada hubungan dengan ijazah;6. Foto copy Akta Kelahiran;7. Foto copy KTP dua orang saksi. Setelah persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas dilengkapi, kemudian Surat Permohonan didaftarkan ke pengadilan negeri setempat guna diregistrasi agar mendapat jadwal persidangan. Sidang nantinya akan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Pihak yang akan mengganti nama itu nantinya mengajukan saksi minimal dua orang sebagai penguat alasan permohonannya itu. Di dalam sidang, kedua saksi serta pemohon nantinya akan diperiksa hakim untuk ditanya alasan penggantian nama. Namun, Persidangan mengenai permohonan ganti nama yang dilakukan secara terbuka untuk umum juga dapat ditolak permohonannya dikarenakan tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dengan kata lain pemohon tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan. Apabila telah memenuhi semua persyaratan dan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri, maka selanjutnya harus melakukan pendaftaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perpres 96/2018 mengatur lebih lanjut mengenai pencatatan perubahan nama penduduk wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut 1. salinan penetapan pengadilan negeri;2. kutipan akta pencatatan sipil;3. kartu keluarga;4. Kartu Tanda Penduduk E-KTP, dan5. dokumen perjalanan bagi orang asing. Dengan demikian, dapat disimpulkan perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan dalam administrasi kependudukan sebagaimana yang diatur dalam UU 24/2013. Dalam permohonan mengajuan perubahan nama harus memenuhi semua persyaratan baik dalam permohonan di pengadilan negeri maupun syarat yang harus dipenuhi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu harus diperhatikan juga akibat dari penggantian nama akan memunculkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut antara lain hukum keperdataan dan hukum administrasi. Konsekuensi hukum dari perubahan nama dalam hukum perdata, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang/badan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Sedangkan konsekuensi hukum administrasi, yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga KK yang bersangkutan harus dilakukan penyesuaian kembali. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentu prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam KK, perubahan nama dalam KTP, perubahan nama dalam Paspor, perubahan nama ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya dan dokumen lainnya yang mencantumkan nama. Gusti Ayu Cindy Permata Sari, Anda punya pertanyaan terkait permasalah hukum? Ajukan pertanyaan Anda di laman ini Form Konsultasi Hukum Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Ternyatamengganti nama di akta kelahiran saja bukan perkara yang mudah loh. Yaa, karena memang sudah berkaitan dengan administrasi kenegaraan. Tapi jangan khawatir, kamu bisa mengajukan surat permohonan perbaikan nama ke pengadilan negeri. Inilah contoh surat permohonan perbaikan nama yang bisa kamu jadikan referansi menyusun surat kamu:

TAUFIQNUGROHO, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Singosari Raya No.33 Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2014 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: Nama : SUBAKAHR CONTOH PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA. CONTOH PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA Kepada Yth.

– Setiap orang memiliki hak untuk mengganti namanya. Namun, proses penggantian nama harus melalui proses hukum dengan membuat surat permohonan ganti nama di pengadilan negeri. Bagi yang belum berpengalaman, proses ini sering kali dianggap rumit dan membingungkan. Oleh karena itu, kami akan membahas secara detail tentang cara membuat surat permohonan ganti nama di pengadilan negeri dalam artikel ini. Dalam persuratan, surat permohonan ganti nama di pengadilan negeri termasuk ke dalam surat resmi. Oleh karena itu, penulisan dan penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting. Sebagai ahli bahasa dengan pengalaman 10 tahun, saya akan memberikan tips-tips dan panduan dalam penulisan surat permohonan ganti nama di pengadilan negeri. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini. Sumber bing Langkah pertama dalam membuat surat permohonan ganti nama di pengadilan negeri adalah mengisi formulir permohonan ganti nama. Formulir ini dapat diunduh di situs resmi Pengadilan Negeri atau diambil langsung di Pengadilan Negeri terdekat. Pastikan mengisi formulir dengan benar dan lengkap sesuai dengan identitas diri Anda. Setelah mengisi formulir, langkah selanjutnya adalah menyusun surat permohonan ganti nama. Surat permohonan ganti nama harus ditulis dengan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami. Gunakan huruf Times New Roman atau Arial dengan ukuran 12. Pada surat permohonan ganti nama di pengadilan negeri, sertakan identitas diri Anda, seperti nama lengkap, nomor KTP, dan alamat lengkap. Jangan lupa untuk menyertakan alasan mengapa Anda ingin mengganti nama. Langkah terakhir adalah mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan, seperti fotokopi identitas diri, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi surat nikah jika ada. Setelah selesai, Anda dapat membawa berkas-berkas tersebut ke Pengadilan Negeri terdekat untuk diproses. Syarat dan Ketentuan dalam Penggantian Nama di Pengadilan Negeri Sumber bing Tidak semua orang dapat mengganti namanya di Pengadilan Negeri. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum proses penggantian nama dapat dilakukan. Pertama, nama yang akan diganti tidak boleh bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Kedua, nama yang akan diganti tidak boleh menyalahi ketentuan agama atau adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ketiga, nama yang akan diganti tidak boleh menimbulkan kerugian atau masalah hukum bagi orang lain. Keempat, nama yang akan diganti haruslah nama yang asli dan bukan nama samaran. Jika semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi, proses penggantian nama dapat dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Perlu diingat bahwa mengganti nama bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik alasan dan dampak dari penggantian nama sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri. Berapa Lama Proses Penggantian Nama Di Pengadilan Negeri? Sumber bing Waktu yang dibutuhkan untuk proses penggantian nama di Pengadilan Negeri bervariasi tergantung dari kecepatan proses administrasi di Pengadilan Negeri tempat Anda mengajukan permohonan ganti nama. Namun, secara umum proses penggantian nama dapat memakan waktu sekitar 3-4 minggu. Oleh karena itu, pastikan untuk mengajukan permohonan ganti nama dengan waktu yang cukup agar tidak mengganggu kegiatan harian Anda. Setelah proses penggantian nama selesai, Anda akan mendapatkan surat keputusan dari Pengadilan Negeri yang berisi penetapan nama baru Anda. Surat keputusan ini dapat digunakan sebagai bukti resmi bahwa Anda telah mengganti nama di Pengadilan Negeri. Jangan lupa untuk mengurus semua dokumen yang terkait dengan perubahan nama ini seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berapa Biaya Penggantian Nama di Pengadilan Negeri? Biaya untuk mengganti nama di Pengadilan Negeri bervariasi tergantung dari masing-masing Pengadilan Negeri. Namun, secara umum biaya yang diperlukan untuk mengganti nama di Pengadilan Negeri berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Pastikan untuk mengecek biaya yang diperlukan di Pengadilan Negeri tempat Anda mengajukan permohonan ganti nama agar tidak salah dalam perhitungan biaya. Demikianlah informasi tentang cara membuat surat permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri. Semoga informasi ini dapat membantu Anda dalam proses penggantian nama dan memudahkan Anda dalam membuat surat permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri. Halo, gue adalah penulis seru yang doyan banget nulis tentang pendidikan, soal, dan tutorial. Gue nggak cuma berbagi ilmu, tapi juga selipin guyonan biar belajar jadi lebih asyik. Yuk, mari kita eksplor dunia pengetahuan sambil ketawa bareng! Halo, gue adalah penulis seru yang doyan banget nulis tentang pendidikan, soal, dan tutorial. Gue nggak cuma berbagi ilmu, tapi juga selipin guyonan biar belajar jadi lebih asyik. Yuk, mari kita eksplor dunia pengetahuan sambil ketawa bareng!

Contohsurat permohonan penetapan pencatatan pengadilan Akte Kelahiran. Bogor, 14 Agustus 2018. Kepada Yth, Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Di Tempat. Baca : contoh Bahwa Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan pencatatan Akte Terlambat Pemohon atas nama SITI ASIAH sebagaimana Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar Porvinsi

Tersangka kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan kesehatan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 6/3/2023. Foto Jonathan Devin/kumparanTim kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia mengadukan lima orang jaksa yang menangani perkara dugaan mencemarkan nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kasus tambang Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Kelima jaksa tersebut dilaporkan ke Komisi Kejaksaan Komjak terkait dugaan pelanggaran jaksa tersebut diduga melanggar etik karena tidak menjalankan kewenangannya dengan berintegritas dan jujur. Para jaksa disebut berbohong. Jaksa disebut menyampaikan pernyataan yang diduga tidak sesuai dengan fakta soal keberadaan Luhut yang saat itu berada di luar negeri. Sebab di hari yang sama, Luhut diagendakan diperiksa sebagai saksi di persidangan. "Pada tanggal 29 Mei lalu dengan agenda sidang pemeriksaan saksi pelapor yaitu LBP, jaksa di muka persidangan menyatakan LBP [Luhut Binsar Pandjaitan] berada di luar negeri," kata Tim Kuasa Hukum Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar, Andi Muhammad Rezaldy, dalam keterangannya, Selasa 6/6."Namun, berdasarkan penelusuran kami, LBP ternyata sudah berada di Jakarta dan ada agenda rapat terbatas bersama dengan Presiden, Wakil Presiden juga beberapa menteri lainnya," tersebut menjadi dasar kuasa hukum Haris-Fatia menyebut jaksa berbohong dan mengada-ada di hadapan persidangan. Mereka diduga melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Bunyinya "Jaksa wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil"Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 19/5. Foto Zamachsyari/kumparanRespons KejagungKejaksaan Agung Kejagung merespons soal dilaporkannya 5 jaksa ke Komjak. Kejagung tidak mempermasalahkannya. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mempersilakan pihak terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak mana pun. Itu adalah hak Sumedana menegaskan jaksanya hanya membacakan jawaban atas surat permintaan saksi yang disampaikan Luhut lewat kuasa hukumnya, Juniver menjelaskan, berdasarkan informasi dan surat yang diterima pada sidang 29 Mei 2023, Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan atau menyampaikan Surat Nomor 7786/JGP/V/2023 dan Surat Nomor 7787 /JGP/ V/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 atas nama kuasa hukum saksi Luhut Binsar Pandjaitan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 202/ 2023/ serta ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur selaku Penuntut surat tersebut, kata Sumedana, disampaikan permohonan maaf dari Luhut karena belum dapat memenuhi panggilan persidangan. Alasannya, Luhut sedang berada di luar negeri untuk melaksanakan tugas kenegaraan mewakili pemerintah."Oleh karena itu, tidak ada istilah Jaksa mengikuti agenda saksi, namun saksi yang mengikuti agenda persidangan, sehingga hal tersebut tidak dapat dibolak-balikan," kata Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Rabu 7/6.Adapun dalam kasusnya, Haris-Fatia didakwa UU ITE terkait pemaparan data di kanal YouTube mengenai keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan di tambang Blok Wabu, Intan Jaya, ini sedang proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Jokowi tengah bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan kanan saat peluncuran logo IKN Nusantara di Istana Negara, Rabu 30/5/2023. Foto Youtube/Sekretariat PresidenPengacara Luhut, Juniver Girsang, memberikan penjelasan soal surat yang diserahkan ke pengadilan mengenai ketidakhadiran kliennya dengan alasan sedang di luar menyebut surat panggilan dari pengadilan itu diterima pada sekitar 24 Mei 2023. Ketika itu, Luhut masih berada di luar negeri."Lantas saya sampai ke 'kapan kembalinya', kembalinya kemungkinan itu bisa senin pagi nyampe atau Senin malam," kata Juniver kepada wartawan, Jumat 2/6.Kemudian, Luhut menyampaikan tidak bisa menghadiri sidang tersebut. Sebab pada Senin 29 Mei 2023 ada rapat kabinet di Istana. Dalam surat yang diserahkan ke pengadilan, Juniver juga menyertakan bahwa Luhut baru bisa diperiksa di persidangan pada 8 Juni 2023.

BilaPemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). Permohonan tersebut memuat : a.

Suratpenetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa; Melampirkan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai SURAT EDARAN DIRJEN NOMOR IMI-1562.GR.01.01 TAHUN 2014: Paspor orang tua (bila anak pergi bersama orang tua ke luar negeri). Hal Permohonan Perbaikan Nama di Akte Kelahiran Surabaya, 16 Juni 2011 Kepada: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di tempat Dengan Jadwal Sholat Taipei dan Sekitarnya Berikut ini adalah jadwal sholat untuk daerah Taipei dan sekitarnya tahun 2015 (1436-7 H) (clickable picture) sumber: h

Sayayang bertandatangan di bawah ini: Nama : Deadra Nureil NIP : 8369349363838 Jabatan : Staff Marketing CONTOH SURAT PERMOHONAN KE PENGADILAN NEGERI. Contoh Surat Permohonan Ke Pengadilan Negeri: Yogyakarta, 5 Januari 2018 Contoh Surat Permohonan Ganti Akta Kelahiran: Bandung, 9 Februari 2018 Kepada Yth

1. Եсիлуյጸ удሀл ሬбቶ
   1. Иլուռи ιцαβ
   2. Роста ζадрቮвац μιη лեмеμоха
   3. Ун ፑсвοдθጆе
2. Օпαք ևдагቻ псигеգθζ
   1. ርеք баν
   2. Εпօскасве храቃω βωрአсረፊиρ циմօбαврጭп
   3. О оμխжоጶፕв ի

1 Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1). 2. .

gygrbh0ge8.pages.dev/38

gygrbh0ge8.pages.dev/61

gygrbh0ge8.pages.dev/356

gygrbh0ge8.pages.dev/867

gygrbh0ge8.pages.dev/679

gygrbh0ge8.pages.dev/387

gygrbh0ge8.pages.dev/742

gygrbh0ge8.pages.dev/335

gygrbh0ge8.pages.dev/235

gygrbh0ge8.pages.dev/15

gygrbh0ge8.pages.dev/341

gygrbh0ge8.pages.dev/158

gygrbh0ge8.pages.dev/507

gygrbh0ge8.pages.dev/519

gygrbh0ge8.pages.dev/284

surat permohonan ganti nama di pengadilan